Komisi VII Soroti Pola Distribusi dan Pengawasan Kuota BBM

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha (F-PG) menyoroti soal pola distribusi dan pengawasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, marak terjadi penimbunan BBM di berbagai daerah.

“Kita sering mendapatkan permintaan penambahan kuota dari Pertamina, bahkan Pertamina kerap berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Dalam rangka seperti itu ada lonjakan kuota secara nasional ditambah nanti ada permintaan khusus juga diakhir tahun atau menjelang akhir tahun terhadap kuota BBM bersubsidi, bukan yang non subsidi, yang nanti akhirnya harus mendapatkan persetujuan DPR,”kata anggota DPR Satya W. Yudha saat meninjau langsung Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Tanjung Perak, Jawa Timur, baru-baru ini kepada Parlementaria.

Menurutnya, setiap hari kita menyaksikan banyak sekali orang menjual BBM eceran, yang akhirnya itu menjadi tujuan utama daripada pemudik kalau memang dia tidak bisa menemukan SPBU. “Kita harus menyadari dengan adanya penjualan eceran berarti ada penimbunan, berarti disitu ada satu sistem pola distribusi yang tidak semestinya berjalan dengan baik. hal ini mesti kita sadari bersama, kalau masih banyak penjualan BBM eceran pasti mereka mendapatkannya secara tidak benar,” ujarnya.

Satya meminta agar Pertamina turut serta di dalam mekanisme pendistribusian tadi, termasuk didalamnya adalah kuota BBM sehingga kekurangan bisa dipenuhi, tidak melalui eceran atau tidak melalui botolan-botolan. “Karena itu akses sebetulnya dari ketidakrapihan di dalam manajemen terdistribusi kita,”tambahnya.

Guna menghadapi Hari Raya, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Zainuddin Amali, Pertamina sendiri sudah memiliki kesiapan dan standar. Yang kita sangat utamakan adalah bagaimana masyarakat pada saat membutuhkan BBM itu mereka tidak kesusahan mencari, tidak antre yang berkepanjangan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sementara Direksi Pertamina Affandi membenarkan bahwa Pertamina akan mengantisipasi dengan berbagai sisi operasi, baik itu penambahan jam kerja operasional di TBBM kami maupun menambah mobil-mobil tangki. “Jadi dasar ini kami perkirakan untuk persiapan suplainya, termasuk diarus balik yang kita perkirakan hanya dua hari, ini juga menjadi krusial tersendiri,” jelasnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Sumber:*http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi7/2013/agu/12/6471/komisi-vii-soroti-pola-distribusi-dan-pengawasan-kuota-bbm